Hantu demokrasi di Timor-Leste, hanya satu kata “lawan”.

Source: https://medium.com/@postinformation/ukraine-faq-on-the-freedom-of-speech-issues-in-terms-of-hybrid-war-5370e84139b1

Undang-undang pencemaran nama baik yang dirancang oleh pemerintah Timor-Leste pada saat ini dianggap sebagai manifestasi produk elit politik. Tujuan dari produk hukum ini adalah untuk melindungi pencemaran nama baik elit politik, namun tujuan lain adalah untuk menghantui warga negara yang melakukan kritik kepada pemerintah. Rancangan undang-undang yang diusulkan oleh kementerian kehakiman adalah “mengkriminalisasikan undang-undang” defamasi dari hukum perdata ke hukum pidana. Munculnya proposal hukum krimininalisasi defamasi mendapat reaksi dari banyak kelompok masyarakat, terutama para pro-demokrasi, pembela hak asasi manusia, dan aktivis serta mahasiswa dan individu. Secara jelas bahwa undang-undang defamasi adalah produk kolonial dan produk rejim anti demokrasi.

Timor-Leste adalah negara demokrasi yang tentunya menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan bernegara dan masyarakat. Menakuti masyarakat untuk bebas berekspresi pendapat adalah bertentangan dengan prinsip Negara Republik Demokratik Timor-Leste. Selain dari tradisi negara demokrasi, konstitusi Timor-Leste artikel 40 dan 41 menjamin kebebasan berekspresi. Selanjutnya, konvensi HAM Internasional, ICCPR artikel 19 mengatur kebebasan berekspresi tanpa ada interferensi dari pihak mana pun. Namun gagasan tradisi kehidupan demokrasi dan instrumen hukum sedang di manipulasi dengan kepentingan kehormatan nama baik para elit.

Elit politik di negara beradab menyadari bahwa kebebasan berekspresi itu adalah hak mutlak warga negara, oleh karena itu semua orang diberikan kebebasan berpendapat. Jika unsur kebebasan berpendapat itu bertentangan dengan martabat orang lain, misalkan ada seorang atau pihak yang merasa dirugikan karena berhubungan dengan reputasi, nama baik, fitnah maka yang pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan kasus ke proses ranah hukum perdata. Memang pencemaran nama baik itu sudah diatur secara hukum, jika pihak yang merasa dirugikan memiliki bukti kuat maka akan diproses sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Banyak referensi yang kita bisa pelajari dari negara-negara lain yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik, apa implikasinya terhadap kebebasan berbicara.

Hukum pencemaran nama baik, belajar dari negara tetangga, Indonesia

Hukum pencemaran nama baik dengan istilah lunak disebut “Hukum Karet” atau istilah Horor disebut sebagai hukum vampir atau setan, yang dalam bahasa Tetum disebut “diabo” menjadi perhatian publik. Di Indonesia, orang menganggap “karet” karena undang-undang pencemaran nama baik yang diatur di UU-ITE memiliki multi konotasi yang telah memakan banyak korban. Anti-kritik atau pembenci menggunakan pasal 27 UU-ITE untuk menyeret lawan mereka, baik itu lawan politik, bisnis, agama, organisasi masyarakat, atau individu. Menurut laporan Safetynet, sejak diberlakukan-nya undang-undang pencemaran nama baik, hingga sampai 2019, perkiraan sekitar 3.100 kasus defamasi dengan UU-ITE, pasal 27.

Dari berbagai informasi yang diakses sebagai bahan referensi, bahwa kasus terkait UU ITE di Indonesia, misalnya, kasus pidana pencemaran nama baik memiliki peringkat tertinggi di Indonesia. Kasus pencemaran nama baik ditakuti oleh warga negara Indonesia, hal ini berdampak besar pada hak atas kebebasan berekspresi. Bukan hanya itu, tetapi kritik konstruktif jelas dihantui. Masyarakat gelisah, tetapi inilah kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini.

Pengalaman di bawah rezim Soeharto

Selama beberapa dekade di bawah hukum tirani, hukum politik besi, hukum manipulatif orde baru, kita menyadari bahwa kebebasan sejati hidup di sistem demokrasi. Bagaimanapun, kita berjuang dan membayar dengan membangun darah, jiwa, dan airmata demokrasi.

Pengalaman buruk di bawah rejim Suharto memberi sejarah pahit, dimana semua bentuk opini publik, kritik publik melawan rejim politik Suharto adalah musuh. Mereka harus dimusnahkan oleh kaki tangan dan boneka pemerintah Orde Baru. Aparat negara, aparat keamanan negara, dengan uang masyarakat digunakan untuk membayar hakim, pengacara dan polisi untuk menjerat bagi mereka yang menentang rejim Suharto.

Saat ini, ketika saya menulis refleksi disore ini, dengan jari yang gemetar, pelahan-lahan aku menyuarakan ekrpesi pahit ini untuk mengambarkan kembali perilaku rezim Soeharto yang identik dengan setan-setan yang sedang berada di gerbang demokrasi untuk menghantui masyarakat Timor-Leste. Seolah-olah rezim yang telah kita kubur, ganti dengan demokrasi telah dihidupkan kembali. Praktik otoriter yang telah dihancurkan, secara metaforis, telah muncul kembali. Namun, otak, perilaku menghantui kebebasan berekspresi, yang sedang dirancang dan diputuskan oleh pemerintah Timor-Leste telah dihadapi dengan reaksi keras oleh entitas pro-kebebasan.
Walaupun di tengah keadaan darurat, semua orang panik tentang pandemik Virus Corona. Dalam situasi ini, politisi mengambil kesempatan, menghidupkan kembali hantu demokrasi dengan hukum pencemaran nama baik. Apa maksud dibalik dari undang-undang defamasi? mari kita lihat proses selanjutnya.

Wahai kaum pro-kebebasan, pahlawan, pejuang kemerdekaan, dukung kami untuk bersatu dengan satu kata: “lawan”.

Celso, 3/7/2020

Published by Celso Da Fonseca

I'm just a dreamer who enjoys my freedom. Freethinker, free writer, and free dream.

One thought on “Hantu demokrasi di Timor-Leste, hanya satu kata “lawan”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: