Legalitas Meja Parlemen dalam Perspektif Tradisi Ritual Timor-Leste

Baru-baru ini di Parlemen Timor-Leste ada kegiatan upacara ritual yang dikenal dengan Seremonia Kultura Hatuur Meja Parlementu”. Tepatnya, pada 4 September 2020, sekelompok pemuka adat (Lia Nain) dari 13 distrik diundang ke gedung parlemen untuk mengganti meja baru dengan upacara tradisi ritual Timor-Leste. Meski ritual adat sudah dilakukan oleh Lia Nain, ada beberapa kritik atas ketidak-hadiran pihak yang bertikai dan beberapa tokoh adat yang tidak diundang ke acara tersebut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah legalitas meja ketua parlemen diakui secara luas oleh masyarakat adat? Simak opini singkatnya di bawah ini.

Bulan ini, setelah menyaksikan konflik politik oleh para politisi, publik masih tetap dalam keadaan tenang. Berdiam diri, barangkali merupakan sebab-akibat dari kebosanan menyaksikan para pemain aktor politik (politisi dan anggota parlemen) dengan drama politik yang di anggap tidak etis, atau secara kasar dianggap “konyol atau memalukan”. Saat publik cemas akan krisis kesehatan yang mengancam nyawa semua orang, dalam beberapa bulan terakhir ini, di ranah politik, para politisi sibuk bertengkar dan saling mengancam.

Selain itu, kritik tajam datang dari masyarakat yang tidak setuju dengan beberapa kebijakan pemerintah seperti: mengkriminalisasi undang-undang pencemaran nama baik, subsidi yang tidak adil bagi warga negara, pembatasan dan ancaman terhadap kebebasan berbicara dan protes, penangkapan aktivis melakukan demonstrasi, dan kritik terhadap politik-apatis dari elit politik. Hal ini adalah respon negatif dari kondisi politik dalam negeri.

Demikian pula kelompok penekan dan kepentingan (pressure and interest group) mengkritik kebijakan dan aksi para politisi yang dianggap tidak demokratis, misalkan, “kegiatan ritual” sumpah partai politik dengan cara yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan ajaran agama Katolik, maupun juga ekspresi rasisme yang dilontarkan oleh wakil partai politik di parlemen. Hal semacam ini, termasuk masalah politik yang kontroversial, memicu kebencian publik.

Dalam situasi COVID-19 dan keadaan negara darurat, sejak Bulan Maret sampai sekarang, terlihat banyak isu kontroversial yang bersumber dari para aktor politik di lembaga pemerintah dan parlemen. Misalnya, beberapa bulan lalu, salah satu isu kontroversial yang muncul di kalangan anggota parlemen adalah merebut-kan kursi presiden parlemen. Pertarungan itu bertujuan untuk mengambil alih posisi presiden parlemen. Ketika partai koalisi baru yang terdiri dari: (Partidu Libertasaun Popular-PLP, Kmanek Haburas Unidade Timor Oan-KHUNTO dan Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente FRETILIN) menendang partai politik besar Conselho Nacional de Reconstrução de Timor-CNRT keluar dari koalisi AMP-Jilid I, pertarungan politik pada saat itu sudah sedang dimulai.

Selanjutnya, ketiga koalisi partai politik pada saat mengambil alih meja presiden parlemen, terjadi pe-rebutan meja. Akhirnya terjadi aksi perkelahian, pertengkaran antar pihak yang ber-konflik. Anggota partai CNRT menahan dan mempertahankan meja presiden parlemen yang dipimpin oleh partainya, akan tetapi karena meja tersebut hendak diambil alih oleh koalisi partai politik, lalu meja tersebut akhirnya dibanting dan dipatahkan oleh anggota parlemen, akhirnya rusak-hancur di gedung parlemen.

Ketika dengan paksa mengambil alih sebagai presiden parlemen, dipimpin oleh salah satu wakil partai FRETILIN. Para anggota parlemen dari pihak oposisi menilai bahwa presiden parlemen yang baru adalah ilegal karena ia mengambil kursi presiden parlemen secara paksa dan dipilih dengan cara yang tidak demokratis, bertentangan dengan aturan internal parlemen. Ilegalitas pemerintahan baru dan debat politik telah menjadi wacana publik sampai sekarang.

Fakta menunjukan bahwa perselisihan anggota parlemen telah diakhiri dengan merusak meja parlemen, namun untuk memulihkan meja presiden parlemen yang dihancurkan pada 19 Mei 2020, koalisi anggota parlemen telah merencanakan agenda mereka untuk diselesaikan konflik meja parlemen dengan konsolidasi politik kultur. Untuk mengembalikan nama baik akibat dari ulah anggota parlemen yang mempertontonkan saling merebut kursi parlemen menjadi agenda terpenting untuk diselesaikan. Karena memang publik memberi reaksi negatif (kesal dan marah) atas tindakan anggota parlemen dinilai tidak etis, dan tidak ada nilai positif untuk mendidik masyarakat.

Terlepas dari kemarahan publik atas sikap para elit politik, untuk meredakan situasi, cukup memakan waktu hampir beberapa bulan, akhirnya rencana pemulihan situasi konflik parlemen dibahas secara terbuka di parlemen. Dan terbukti, konflik itu diselesaikan dengan ritual kultur. pada tanggal 4 September 2020. Pada saat itu, presiden parlemen de-facto, Aniceto Guterres akhirnya memenuhi janjinya untuk mengembalikan legalitas parlemen melalui cara tradisional dengan ritual kultural. Ia mengundang para tokoh adat Timor-Leste, datang untuk datang, duduk di gedung parlemen dan memainkan “ritual magic” mereka dengan tujuan me-restorasi meja (baru) dengan cara retorika kultural agar kepemimpinan-nya diakui dan diberkati secara kultural. Upacara tersebut dikenal dalam bahasa Tetum sebagai “Seremonia Kultura Hatuur Meja Parlimentu” artinya ritual mengembalikan meja parlemen.

Dengan perwakilan ketua adat dari 13 distrik, secara simbolis mereka dianggap mewakili wilayah Timor-Leste datang ke parlemen untuk mendukung kemenangan koalisi partai politik di parlemen dengan cara ritual kultur. Tentunya, kehadiran “Lian Nain” (tokoh adat) membuktikan bahwa secara tradisional mereka datang melakukan pemulihan dengan simbol tradisi Timor-Leste. Bagi mereka, meja presiden parlemen yang rusak, adalah akibat “godaan iblis” yang merasuki anggota parlemen, oleh karena itu ritual kultur digunakan untuk mengusir iblis. Selain itu, meja parlemen ibarat sebuah “tiang legislatif” yang dianggap sudah tumbang. Tiang dalam istilah ini adalah lembaga negara yakni: yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Dan tiang tersebut sudah ditancapkan kembali di gedung parlemen.

Meskipun upacara ritual kultur sudah selesai, tiang baru legislatif telah di-tancap dan dipulihkan kembali, dan kemenangan koalisi politik ketiga partai sudah dirayakan. Namun, beberapa kritik telah dilontarkan oleh masyarakat dan beberapa tokoh adat. Misalnya, tokoh adat dari Dili, Karketu Mota Ain, mengkritik upacara ritual tersebut adalah bersifat se-pihak saja, diskriminatif dan tidak representatif. Kelompok mereka tidak diundang ke gedung parlemen pada upacara ritual adat tersebut.

Hal yang sama, menurut pengakuan dari salah seorang warga dari bagian Lospalos, perwakilan tokoh adat dari bagian paling ujung timur yang dikenal dengan nama “Muacau” Tutuala, tidak hadir dalam upacara ritual di parlemen, padahal biasanya perwakilan dari daerah tersebut selalu diundang, mengingat perannya yang mere-presentasi kelompok tokoh adat dengan beberapa klan yang ada di masyarakat Lospalos dari daerah tersebut. Tokoh adat tersebut biasanya dipercaya untuk mewakili komunitas dari daerah itu. Namun representasi dari daerah tersebut absen dari pesta ritual parlemen kali ini. Mungkin beberapa perwakilan tokoh adat lainnya mengalami nasib yang sama, tidak diundang atau berkesempatan datang untuk menghadiri acara besar ini.

Selain isu kehadiran inklusif para tokoh adat pada acara ritual di parlemen, muncul hal yang sama, terdapat beberapa aktivis dan tokoh adat berpendapat bahwa pemulihan meja harus dilakukan dengan resolusi damai antara parpol yang bertengkar di parlemen. “Idealnya, pihak yang berselisih harus didamaikan dahulu, kemudian menggantikan meja baru dengan ritual adat”. Dengan cara ritual seperti ini wajib dilakukan agar supaya pertikaian para politikus, sesuai dengan tradisi Timor-Leste, terdapat solusi saling memaafkan, membangun perdamaian antar sesama dan melakukan sebuah konsensus “politik damai”. Jika hal ini terjadi maka proses perdamaian dapat diterima semua orang, khususnya secara kultural dalam tradisi Timor-Leste.

Kritik dan ketidakpuasan dari sebagian pemimpin tokoh adat atas ketidakadilan dan diskriminasi atas partisipasi tokoh adat yang secara eksklusif, dan kekosongan kursi partai oposisi di parlemen saat acara ritual menjadi perhatian publik. Apalagi tidak ada konsensus perdamaian antara pihak yang konflik antara anggota parlemen, dan diakhiri dengan acara “ritual” tanpa melibatkan partai CNRT. Hal ini tentunya akan memunculkan perdebatan, dan konflik yang belum terselesaikan saat ini. Lantas apa yang akan menjadi isu kontroversial berikutnya, meski sudah dilaksanakan upacara ritual, apakah legalitas meja ketua parlemen diakui secara luas oleh masyarakat adat? Belum ada jawabnya yang pasti. Kita tunggu drama politik apa yang akan terjadi di episode berikutnya.

Celso Fonseca, Dili, 13/9/20

Published by Celso Da Fonseca

I'm just a dreamer who enjoys my freedom. Freethinker, free writer, and free dream.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: