Fenomena berkemah di tepi pantai dan munculnya polisi “moral”di Timor-Leste

5 Pantai Keren di Jawa Timur yang Cocok buat Kamping, Siapkan Cutimu!
Source: https://www.idntimes.com/travel/destination/putriana-cahya/5-pantai-di-jawa-timur-yang-cocok-buat-kamping-1

Situasi krisis kesehatan, ketidakpastian politik, pertarungan elit politik, pengendalian kebebasan warga akan manifestasi politik dan kebijakan politik-hukum yang tidak demokratis telah menjadi fenomena baru yang membuat masyarakat prihatin, kesal, stress; sebagian mungkin mengalami gangguan kesehatan phisikologi. Semua fenomena ini telah menyebabkan keheningan publik selama beberapa minggu terakhir, sehingga beberapa solusi untuk masalah stres ini mungkin memerlukan rekreasi sosial.

Ironisnya, di tengah kenimakmatan relaksasi masyarakat, Komisioner Polisi Nasional de Timor-Leste (PNTL), Faustino da Costa, di media GMNTV (22/10), melontarkan wacana baru dengan gaya retorika moralistik, mengontrol dan melarang kaum milenial (jovens) yang menggunakan pantai sebagai arena aktivitas perkemahan. Isu cekikikan untuk rekreasi pun disambut hangat oleh netizen di media sosial. Konon, pantai yang digunakan untuk berkemah itu dianggap tidak bermoral. Lebih lanjut, menurut keterangannya (komisaris), bahwa ada beberapa kaum muda yang menggunakan satu tenda-kemah, dan hal ini memberikan “kesan buruk kepada publik”.

Argumen degan pendekatan moral seorang komisaris menjadi retorika baru. Ia menegaskan bahwa menggunakan lokasi wisata seperti lokasi pinggir pantai Dolok-oan, di samping Cristo Rei, dan beberapa tempat lainnya menjadi perhatian komando polisi nasional untuk mengontrol, dan mengamankan tempat tersebut. Aksi aktivitas di-pinggir pantai yang dianggap amoral tersebut menjadi salah satu tanggung jawab para polisi untuk mengontrol-nya.

Terlepas dari pernyataan yang dikeluarkan sang komisaris, perlu kita menguji dengan logika sederhana untuk menjelaskan dasar dari larangan tersebut. Dari kacamata budaya masyarakat, agama dan norma sosial, mungkin ada alasan dengan niat baik dari argumen dan moral logis dari sang komisaris tersebut. Begitu pula, seperti yang dikatakan oleh beberapa netizen di Facebook, menanggapi bahwa aksi kegiatan berkemah dan tidur bersama di satu tempat kemah mungkin akan berdampak pada masalah “moral”. Mungkin sebagian remaja yang masih bersekolah, bila tidur di ranjang bersama, bisa memicu terjadinya kehamilan dini atau kehamilan di luar nikah atau ketidaksiapan berumah tangga yang akan berdampak pada socio-ekonomi mereka.

Asumsi pro-moral dari beberapa masyarakat yang dipaparkan diatas, terdapat pula counter-argument yang tidak setuju dengan sang komisaris dan pengikutnya. Para pihak kontra memiliki argumen yang berbeda. Mereka mengkritik tajam tentang sikap moralistik yang mengontrol hak-hak dasar dan kebebasan seseorang atau kelompok yang melakukan kegiatan rekreasi. Ada beberapa komentar yang disimpulkan dari media sosial bahwa, masyarakat memiliki hak dan kebebasan ber-aktivitas di teritorial Timor-Leste, baik di tengah hutan, di puncak gunung, didalam gua, di pantai, mereka memiliki hak untuk memilih tempat berkemah. Bagi yang kontra, mereka menyadari bahwa terlepas dari dampak moralisasi, hak dan kebebasan mereka sudah dijamin oleh konstitusi Republika Demokratika Timor-Leste (RDTL) dan instrumen hak politik dan sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya (baca: ICCPR dan ICESC), dimana hak dan kebebasan tersebut dalam konvensi HAM internasional telah di ratifikasi oleh Timor-Leste.

Dalam sudut pandangan hukum dan prinsip demokrasi, wacana mengontrol seperti ini memiliki argumen yang rapuh. Menjadi warga negara dibawah naungan Republika Demokratik Timor-Leste (RDTL), tentunya kita memiliki nilai-nilai budaya, semua kebebasan dan hak selalu dilandasi pada nilai-nilai sosial. Namun hal itu perlu diatur dalam sebuah instrumen hukum di negara demokrasi seperti Timor-Leste.

Kembali pada logika argumentasi sang Komisaris, tentu saja hal ini tidak mengpojok-kan pernyataan beliau yang ingin memberikan pesan moral, namun substansi politik dan hukum sangat tidak relevan dan logis. Hal semacam ini seharusnya disampaikan kepada pihak yang berwenang, masyarakat (tokoh adat), organisasi kemasyarakatan, atau juga organisasi keagamaan dan sebagainya yang terkait dengan masalah moral dan etika atau budaya.

Mungkin juga, sang komisaris bisa memberikan rekomendasi kepada mereka di-rapat-rapat tertentu atau pertemuan tertentu, atau juga memberi rekomendasi kepada pihak parlemen atau pemerintah untuk membuat instrumen udang-undang kriminalisasi “tidur bersama” dalam satu ranjang diluar nikah, seperti undang-undang di beberapa negara yang menganut asas moral keagamaan dan hukum pidana Islam, misalkan beberapa negara di Timur tengah dan juga negara tetangga kita, Indonesia yang melarang tidur di satu ranjang tanpa ada ikatan nikah. Dan hal ini masih tetap melanggar kebebasan hak sipil, namun tidak menutup kemungkinan untuk di sampaikan kepada pihak tersebut.

Kontrol terhadap hak dan kebebasan sipil menjadi fenomena baru yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak sipil dan kebebasan masyarakat untuk ber-aktivitas di alam bebas. Apalagi hal ini tuturkan oleh sang komisaris polisi yang mungkin dampaknya akan menghasilkan “polisi moral” seperti di beberapa negara yang tidak menganut sekularisme. Selain itu juga, hak dan kebebasan sipil akan diatur oleh negara, yang akan bertentangan dengan konstitusi dan prinsip negara demokrasi Timor-Leste.

Dampak lainnya adalah, mungkin para turis lokal dan Manca-negara enggan datang ke Timor-Leste untuk menikmati keindahan alam, karena konsep “outdoor-campign” sudah di kontrol oleh polisi moral. Apalagi bagi anak muda yang mungkin di antara mereka berasal dari kelompok pecinta alam, kelompok seniman, kelompok aktivis sosial lainnya yang berkeinginan melakukan kegiatan sosial, yang memanfaatkan keindahan alam sebagai arena rekreasi dan aktivitas sosial.

Perlu kita sadari bahwa negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan hak-hak sipil merupakan bagian dari instrumen fundamental, kebebasan ini merupakan konsekuensi dari kesepakatan kita dalam ber-demokrasi, oleh karena itu tidak logis bagi aparat keamanan yakni sebagai penegak hukum yang kurang memahami tugasnya di luar koridor tata hukum dan prinsip demokrasi di Timor-Leste. Selain itu, hal ini telah melanggar prinsip-prinsip hak dan kebebasan politik, hak sipil masyarakat untuk bebas berkumpul secara damai sebagaimana tertulis dalam ICCPR pasal 17 dan 21 yang mengatakan bahwa “tidak ada yang ditangkap secara sewenang-wenang di luar ketentuan undang-undang, dan setiap orang berhak untuk berkumpul dengan damai”.

Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa, aktivitas berkemah adalah bagian dari hak warga negara yang menjadi komponen penting bagi Timor-Leste yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak sipil dan politik. Oleh karena itu, tidak boleh diganggu gugat. Hak sipil harus dijamin oleh pemerintah dengan tindakan-tindakan positif berupa undang-undang. Jelas bahwa dalam konstitusi RDTL pasal 63 paragraf kedua berbunyi bahwa “Undang-undang akan mempromosikan kesetaraan dalam pelaksanaan hak sipil dan politik dan non-diskriminasi berdasarkan gender untuk akses ke posisi politik”.

Jadi sang komisaris harus menelaah kembali pernyataannya, menengok kembali nilai-nilai luhur demokrasi seperti yang tertuang dalam konstitusi kita dan perangkat hukum internasional dan nasional. Biarkan masalah moral ditangani oleh otoritas yang berwenang jika rekreasi ini dianggap tidak bermoral, dan para penegak hukum, seperti PNTL tetap fokus pada tanggung jawab dan fungsi pekerjaan polisi nasional Timor-Leste.

Penulis: Celso Fonseca

Published by Celso Da Fonseca

I'm just a dreamer who enjoys my freedom. Freethinker, free writer, and free dream.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: