Wabah Covid-19: Produk Politik dan Penegakan Hukum yang tidak pasti.

Penegakan hukum yang rapuh pada periode Estado da Emerjensia yang ke-9, dan fleksibilitas kebijakan politik pemerintah atas pencegahan COVID-19 memicu opini publik yang kontroversial. Ketidakpastian produk hukum dan politik ini juga mungkin membenarkan argumen para pengguna media sosial yang menyebut atau menjuluki kebijakan politik pemerintah ibarat “menstruasi rutin” yang datang setiap bulan tanpa ada hentinya.

Sudah hampir satu tahun masyarakat di Timor-Leste hidup dalam keadaan negara-darurat. Akibat wabah COVID-19, satu-satunya cara untuk menjaga pengendalian pandemi virus adalah mengisolasi diri, menerapkan kebijakan nasional tentang kebersihan atau sanitasi nasional dengan cuci tangan, menjaga jarak sosial, dan menggunakan masker. Untuk skala eksternal, negara menerapkan pembatasan akses masuk. Bagi yang ingin datang ke Timor Leste, harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Situasi seperti ini berlaku sejak pandemi dimulai pada Maret 2020.

Source: PDHJ_Facebook page Monitorizasaun EE-9 iha DNTT

Setiap bulan, pemerintah memperpanjang status Estado da Emerjensia-EE (negara-darurat) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hingga saat ini, peraturan tentang negara-darurat terus diperpanjang, saat ini adalah yang ke-9 dimulai dari Awal Januari 2021 hingga akhir bulan ini. Meski kebijakan pengendalian dan pencegahan virus Corona dikendalikan melalui kebijakan pemerintah dibawah situasi darurat, namun produk politik darurat negara ini menampakkan perdebatan dan opini publik yang kontroversial.

Beberapa masyarakat maupun individu dalam media sosial berpendapat bahwa kebijakan pemerintah tentang negara-darurat mengandung motivasi politik, beberapa argumen menunjukkan bahwa kebijakan politik seperti ini adalah bagian dari produk kepentingan politik. Beberapa pihak oposisi politik, misalkan partai CNRT dalam facebook page formal-nya menegaskan bahwa, pemerintah saat ini memiliki kebijakan yang tidak pasti, lebih banyak memanfaatkan siatuasi pademi demi kepentingan politik. Ada juga beberapa masyarakat menilai bahwa situasi pada saat ini penuh dengan drama politik yang tujuanya untuk mengontrol oposisi politik di parlemen dan masyarakat.

Terlepas dari motivasi politik, permainan lawan politik, orientasi kekuasaan untuk mengendalikan persaingan pemerintah, isu kebijakan pengendalian pandemi pada masa negara darutat yang ke-9 dianggap tidak jelas. Artikel ini akan menekankan secara singkat tentang bagaimana peraturan pemerintah dan produk politik yang bertentangan dengan idealisme pencegahan Covid di EE-9? Apa implikasinya terhadap jarak sosial dan bagaimana sikap publik terhadap kebijakan negara dalam mengontrol penyebaran virus COVID-19?

Melihat kembali situasi tahun lalu, pada akhir tahun 2020, tepatnya bulan Desember, pemerintah Timor-Leste memperpanjang status negara darurat. Seperti biasanya, kebijakan ini memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk mengendalikan wabah virus dari luar dan dalam wilayah Timor-Leste. Sangat jelas terlihat bahwa, sementara membatasi orang-orang dari luar negaranya, masyarakat di Timor-Leste dikendalikan dengan aturan yang berdasarkan pada prosedur pencegahan COVID-19.

Karena itu, kebijakan pemerintah pada saat ini melarang orang berkumpul dalam kelompok besar, tidak lebih dari 10 orang. Hal itu jelas disebutkan dalam pasal 2 UU PP Nomor 21/2020. Keterbatasan jumlah orang harus mematuhi jarak sosial, dan  membatasi banyak orang bersama di satu tempat. Dan ketika peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2021, polisi nasional Timor-Leste segera mengontrol seluruh penjuru wilayah, membatasi pergerakan orang, mengwajibkan seluruh warga untuk memakai masker di area publik.

Bahkan ada beberapa masyarakt yang harus berurusan  hukum dengan para pihak Polisi karena tidak mengikuti aturan jarak sosial dan mekanisme pencegahan kesehatan. Memang kebijakan nasional pada saat ini melakukan kontrol besar-besaran, para polisi di jalan umum, meminta masyarakat keluar dari angkutan umum jika dalam jumlah yang banak, menggunakan hukum pidana untuk menakut-nakuti orang karena melawan undang-undang pencegahan Covid. Pembatasan ini diterapkan dengan ketat selama minggu pertama selama negara-darurat yang ke 9.

Alasan kuat untuk memperketat mobilitas masyarakat adalah karena negara tetangga (Timor Barat-Indonesia) lebih banyak kasus kematian akibat Virus Corona. Apalagi di momen yang sama, muncul kasus baru di bulan Januari 2021, sekitar 13 kasus baru warga Timor yang tertular virus tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan kepanikan mendadak, dan membuat pemerintah semakin melakukan pembatasan sosial, terutama pengendalian pergerakan masyarakat.

Ironis nya, di saat yang sama pemerintah memberikan subsidi pangan atau sesta basica (keranjang makanan) kepada seluruh warga Timor-Leste. Pemberian subsidi pangan telah dilaksanakan sebelum kasus baru COVID-19 terjadi pada tahun lalu. Meskipun pembatasan sosial diberlakukan, namun para pemimpin lokal dan beberapa pejabat pemerintah termasuk untuk kegiatan pelayanan publik seperti sekolah, angkutan umum, bank dan pasar umum terus menerus dilakukan dan ini secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan karena tidak mematuhi jarak sosial. Menurut laporan PDHJ di bulan Januari 2021 bahwa di berbagai daerah, di perkotaan dan pedesaan, masyarakat berkumpul lebih dari 10 orang dan tidak mengikuti jarak sosial dan prosedur pencegahan Covid-19, khususnya hal ini terjadi selama penyaluran subsidi pangan.

Selain subsidi pangan dan tidak mematuhi jarak sosial, setelah 2 minggu kemudian ketika kebijakan negara-darurat yang ke-9 diterapkan, pemerintah Timor-Leste mulai menerapkan beberapa fleksibilitas, misalkan, orang dapat berkumpul lebih dari 10 orang, beberapa aktivitas sosial seperti sekolah dan aktivitas agama juga sudah mulai dinormalisasikan kembali, dan kegiatan bisnis juga sudah dimulai. Hal ini dilakukan karena kasus penularan virus mulai berkurang atau para pasien sudah sembuh. Contoh aktivitas sosial, yang juga di observasi oleh PDHJ selama tanggal 25 Januari, bahwa semua sekolah dimulai lagi dengan jadwal mingguan dengan 20-25 siswa per kelas.

Fleksibilitas jarak sosial yang didukung oleh kebijakan politik tersebut telah melahirkan wacana yang kontradiksi atas penegakan hukum peraturan pemerintah Nomor 21/2021. Situasi ini mengungkapkan ketidakpastian politik yang membuat semakin banyak masyarakat yang semakin enggan untuk mematuhi aturan dan protokol pencegahan COVID-19.

Keputusan politik harus dibuat berdasarkan rule of law. Misalnya jika kebijakan pemerintah tentang negara darurat dimaksudkan untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran virus, maka harus konsisten. Jangan membuat kebijakan politik dengan alasan bahwa kasus terjangkit-nya virus sudah mulai berkurang maka aturan pemerintah pun mulai berkurang. Keadaan seperti ini dapat melahirkan fenomena baru, dimana, masyarakat akan hilang kepercayaan bahkan menganggap remeh kebijakan pemerintah akan pencegahan penyebaran virus yang mematikan ini terselubung dalam produk kepentingan politik saja. Berhubung pada saat ini pemerintah yang dianggap rentang atau alergi terhadap kritik politik, kebijakan publik yang di-protes banyak orang bisa dianggap memiliki motivasi politik yang berhubungan dengan kebijakan negara-darurat.

Lebih parahnya, situasi ini akan membenarkan argumen para pengguna media sosial menyebut atau menjuluki kebijakan politik Estado da Emrejensia, ibarat sebagai periode “menstruasi rutin” yang datang setiap bulan tanpa ada hentinya.

Celso Fonseca, Palapasu, 27/1/21

Published by Celso Da Fonseca

I'm just a dreamer who enjoys my freedom. Freethinker, free writer, and free dream.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: