Cita-cita Negara-Bangsa dan Makna Kedaulatan Rakyat bagi Timor-Leste

Proses konstruksi negara dan bangsa secara konseptual bersumber dari salah satu asal mula teori negara yang disebut “kontrak sosial”. Jean Jacques Rousseau, salah satu filsuf politik, mendukung teori ini dengan mengemukakan bahwa negara terbentuk dari kesepakatan sosial. Dalam hal ini masyarakat memiliki legitimasi untuk membangun negara sesuai dengan cara pandang ideal mereka.

Lebih jauh, teori negara yang dibangun dalam gagasan ini adalah teori kedaulatan rakyat; menurut John Lock, ia berpendapat bahwa “Perjanjian tersebut menentukan bahwa individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah.” Kontribusi inilah yang menjadi tumpuan negara berdasarkan legitimasi masyarakat, berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Sebuah konsepsi sederhana tentang kemerdekaan Timor-Leste berawal dari kesepakatan rakyat Timor-Leste yang menuntut agar Republik Demokratik Timor-Leste-RDTL berdiri sebagai negara yang berdaulat, bebas dari penjajahan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Sejarah pahit pelanggaran hak asasi manusia telah menjadi bagian dari alasan masyarakat Timor-Leste untuk membangun bangsa yang bermartabat berdasarkan konsep demokrasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di negara kecil ini.

Sayangnya, ketika merdeka hampir dua dekade lalu, banyak orang, terutama yang bekerja di pemerintahan sebagai aktor politik, telah melupakan cita-cita luhur penghormatan HAM tersebut. Selama masa wabah COVID-19, berbagai diskusi yang saya amati melalui media sosial, banyak teman-teman yang bekerja di bidang pelayanan publik, seperti di kementerian kehakiman, pendidikan, kesehatan, dan militer, serta polisi berkomentar dan memberi pendapat ironis mereka untuk mendukung pemerintah melanggar hak-hak masyarakat. Mereka mendukung aktor politik untuk menggunakan kekuasaan mereka; Misalnya, ketika aparatur negara melakukan pelanggaran HAM, mereka mendukung dan mengapresiasi tindakan anti HAM.

Contoh sebuah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tibar, dekat kawasan Dili ketika seorang polisi menampar dan memaksa dua staff cleaning services untuk saling menampar karena dianggap melanggar aturan state emergency. Kasus lain, baru-baru ini terjadi dimana polisi dan militer memukuli dan menendang para pelajar di salah satu tempat karantina di Suai. Hal yang serupa, misalkan ditahun lalu 2020, ketika pemerintah berupaya mengkriminalisasi undang-undang pencemaran nama baik, para pro-pemerintah beserta staf pegawai negeri dengan argumen sederhana mendukung undang-undang ini karena tujuan-nya untuk melindungi hak asasi manusia, hak para aktor pemerintah dan kelompok veteran yang saat ini bertugas di berbagai instansi pemerintah.  Ini sungguh merupakan argumen yang sangat disayangkan dari pemerintah dan pendukungnya.

Tampaknya mereka yang pro pemerintah dan medukung pelanggaran HAM, memiliki pengetahuan yang kurang. Tidak hanya minim pengetahuan dasar tetapi juga belum adanya pemahaman tentang definisi dan konteks pelanggaran HAM dan tindak pidana. Dengan pengetahuan yang tidak jelas, mereka menuntut balik dari masyarakat dan aktivis HAM untuk menghormati dan mengkategorikan tindakan individu yang melakukan tindak pidana sebagai pelanggaran HAM. Beberapa pendapat yang diringkas secara sederhana, misalkan berbunyi seperti ini, dikutip dari salah satu nitizen di media sosial“aktor politik juga manusia kalau ada tindakan kriminal terhadap pegawai negeri itu juga pelanggaran HAM.

Berdasarkan fakta ini, pengetahuan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mendefinisikan perbedaan antara “pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kriminal,” maka perlu pemerintah melakukan pendidikan hak asasi manusia, dan sifatnya wajib bagi pegawai negeri dan aktor negara, terutama bagi mereka yang bekerja di lembaga pemerintah.

Timor-Leste telah meratifikasi 7 perjanjian hak asasi manusia internasional, dan hanya dua konvensi, yaitu Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (CED) atau Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang belum diratifikasi oleh pemerintah Timor-Leste. Tujuh perjanjian hak asasi manusia internasional yang jelas menjadi instrumen hukum yang diadopsi dalam berbagai hukum dan kebijakan politik nasional; Selain itu, konstitusi Timor-Leste yang menurut pendapat saya hampir 60 persen prinsip hak asasi manusia diadopsi, namun dalam praktiknya pelaksanaannya bertentangan dengan instrumen hak asasi manusia yang ada.

Sebagai negara-bangsa baru, khususnya konsep masyarakat yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM di negara demokrasi kecil (RDTL) ini bersumber dari kesepakatan bersama masyarakat Timor Leste. Untuk menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia, pemerintah Timor Leste perlu mengkaji kembali perannya sebagai duty bearer. Hal yang penting adalah, bagaimana hak asasi manusia tetap dipertahankan dan pemerintah terus mengembangkan prinsip ini melalui kampanye pendidikan publik kepada masyarakat.

Celso, Palapaso, 22/4/2021

Published by Celso Da Fonseca

I'm just a dreamer who enjoys my freedom. Freethinker, free writer, and free dream.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: