Imajinasi dalam bayang-bayang retorika “onani Politik”: kebebasan rakyat dan fenomena kartu kuning vaksin COVID-19

Dalam situasi krisis kesehatan global yang dialami semua orang, dan khususnya Timor-Leste yang mulai menerapkan state emergency sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang yang ke-17 kalinya, kebijakan ini disertai dengan politik lock-down, memaksa banyak masyarakat untuk menetap dirumah, dan tentunya aktivitas ekonomi dan sosial semuanya dihentikan.

Salah satu strategi dalam menangani virus COVID-19 yang mematikan ini adalah dengan menerapkan imunitas sintetik (vaksin COVID-19). Di Timor-Leste, pada saat pemerintah mengumumkan bahwa salah satu tujuan mendapatkan vaksin COVID-19 dosis penuh (dua kali dosis), adalah untuk membantu negara dari krisis kesehatan yang dialami negara ini sejak Maret 2020, tahun lalu. Program vaksin yang di gagas pemerintah mulai dialirkan sekitar April 2021. Baru enam bulan lalu, pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat Timor-Leste untuk di-vaksinasi. Akibatnya sekitar kurang lebih 25 persen orang Timor yang telah menerima vaksin. Namun beberapa hari ini muncul sebuah perdebatan antara politisi, aktivis dan individu mengenai kebijakan pemerintah tentang nilai tambah dari penerimaan vaksin adalah sebagai pengakuan formal dalam mencapai kebebasan berkeliaran (freedom of movement) dimasa pandemik.

Tulisan ini sengaja memilih topik yang secara harfiah memang tabu. Namun istilah ini adalah menjadi terminologi yang menarik karena sering dipakai dalam tulisan-tulisan kritis dalam bahasa Indonesia. Kata onani atau dengan kata lain dalam bahasa Indonesia adalah Masturbasi: <Penjelasan biologis, stimulasi dalam bentuk kepuasan semu secara biologis>. Lantas apa hubungannya dengan imajinasi dalam bayang-bayang retorika “onani Politik”: kebebasan rakyat dan fenomena kartu kuning vaksin COVID-19?

Memang drama politik yang sedang dilakukan oleh para politisi tidak ada hubungannya dengan tindakan “onani politik” kepuasan biologis namun namun cara kebijakan mereka yang sering kontradiksi di ibaratkan seperti onani untuk mencapai kepuasan kepentingan politik, dengan gaya retorika publik bukan untuk mencapai kepentingan masyarakat, lantas hal yang menarik adalah apa yang dimaksud dengan masturbasi politik para sang politikus yang mempertontonkan drama politiknya di Timor-Leste?

Politik penanganan virus COVID-19 di Timor-Leste terkait penyebaran baru varian yang katanya secara dramatis telah menyebar di Timor-Leste, meskipun tidak ada indikator yang jelas dari data laboratorium, karena semua data varian baru diuji di Australia,  tetapi dengan asumsi pemerintah Timor-Leste yang masih dikritik oleh banyak orang bahwa varian baru seperti varian (delta) telah menyebar dan itulah menjadi satu-satunya alasan pemerintah untuk membuat kebijakan mendadak (lock-dwon) mengunci wilayah Timor-Leste mulai dari 27 Agustus hingga 2 September 2021.

Memang tidak semudah bagi kita untuk pungkiri bahwa varian Delta telah masuk ke Timor-Leste. Dengan argumen sederhana, varian ini sudah ada di Indonesia, dan indikasi nya adalah banyak warga negara yang saat ini hampir 500 orang masuk-keluar wilayah Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, ada kecurigaan besar bahwa mungkin varian delta sudah menyebar diseluruh wilayah Timor-Leste. Walaupun belum ada data akurat dari pemerintah tentang varian baru, namun menurut data dari pemerintah tingkat kematian akibat dari virus COVID-19 ini telah melebihi 50 orang, dan cara satu-satunya untuk menangani adalah dengan kebijakan lock-down dan vaksinasi.

Untuk vaksinasi tersebut, menurut data yang diungkapkan dari pemerintah Timor-Leste, terdapat 51,2% penduduk di atas 18 tahun yang sudah di vaksinasi dengan dosis pertama dan sekitar 25,8% sudah di vaksinasi lengkap. Khusus di Dili, vaksinasi lengkap mencapai 57% dari populasi di atas usia 18 tahun, dengan 73,9% dari kelompok usia ini sudah mendapatkan dosis pertama.

Menurut rekomendasi dari WHO (World Health Organizations) bahwa memang Vaksin adalah menjadi alat penting dalam melawan COVID-19, dan ada manfaat kesehatan bagi masyarakat dan dapat menjadi penyelamatan jiwa bagi orang-orang yang menderita penyakit komplikasi. Terkait dengan virus dengan varian baru, ada beberapa penelitian dari beberapa negara bahwa vaksin itu dapat menyelamatkan masyarakat, walaupun dengan berbagai varian.

Di Timor-Leste, meski sudah banyak yang di vaksin namun tetap saja masyarakat yang di vaksin perlu melakukan pencegahan praktis COVID-19 seperti sering mencuci tangan, memakai masker, physical distancing, ventilasi yang baik dan menghindari tempat keramaian hal ini direkomendasikan oleh WHO dan pemerintah Timor-Leste.

Menyikapi situasi tersebut, muncul perdebatan mengenai kebijakan lock-down yang diumumkan secara resmi oleh berbagai sumber di saluran informasi pemerintah, khususnya terkait dengan isu vaksin, kartu kuning vaksin bebas berkeliaran di teritori Timor-Leste. Memang sangat jelas sudah ada kebijakan politik dan hukum yang telah diimplementasikan oleh pemerintah tentang kebebasan tersebut. Misalkan diantara bulan Juni dan Juli 2021, pemerintah Timor Leste mengumumkan dan mengaturnya dengan undang-undang keputusan presiden no. 35/2021 bahwa orang-orang yang telah di vaksinasi lengkap dapat dengan bebas pergi ke mana saja di dalam wilayah Timor-Leste.

Namun, dalam periode (state emergency) negara dalam keadaan darurat yang ke-17, ketika dewan kementerian Timor Leste mengumumkan bahwa varian delta baru adalah menjadi ancaman keselamatan masyarakat, oleh karena itu kondisi ini menjadi alasan untuk mengunci wilayah Dili (Lock-down), dan semua kegiatan sosial dan ekonomi termasuk kegiatan keagamaan harus dihentikan.

Lantas apakah masyarakat yang telah di vaksinasi lengkap dapat dengan bebas pergi? Ketika isu ini diangkat ke publik, banyak perdebatan yang muncul, khususnya beberapa politisi, aktivis dan individu. Hal ini berkaitan dengan in-konsistensi kebijakan politik tentang status telah di vaksinasi lengkap karena orang-orang yang telah di-vaksin penuh mereka tidak memiliki kebebasan untuk berkeliaran di Dili dan keluar, khususnya melakukan aktivtas sosial dan ekonomi. Hal ini ditanggapi oleh  salah satu anggota parlemen dari partai politik koalisi, AMP jilid-II, dari partai politik KHUNTO mengkritik pemerintahan sendiri.

Konon, salah satu politisi dari partai ini memberikan kritik tajam bahwa pada saat ini, pemerintah sedang melakukan “drama retorika politik”. Anehnya, ekspresi tidak percaya pada pemerintahnya sendiri atas kebijakan politik sekitar kebebasan rakyat akan kartu kuning vaksin COVID-19 dianggap menjadi sebuah fenomena maneuver politik yang mungkin juga mengundang pandangan kontroversi atas kepentingan partai masing-masing yang terlihat tidak kompak di meja parlemen. Fenomena politik seperti ini kami nama-kan sebagai “politik masturbasi”.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa istilah masturbasi politik sebenarnya adalah terminologi yang tabu tetapi kami memilih nya sebagai istilah yang menarik untuk membenarkan argumen kami bahwa sikap politisi “retorika, in-konsistensi, dan janji-janji politik dengan tujuan yang tidak jelas lebih vulgar di mata masyarakat hanyalah semata maneuver politik retorika yang bersifat semu. Masturbasi politik erat kaitannya dengan argumentasi prematur yang idealnya selalu mendahulukan kepentingan rakyat, namun kenyataannya kepentingan politik mereka selama ini mendominasi keputusan politik di negeri ini selama situasi pandemik dengan janji-janji politik yang tidak jelas.

Politik seperti ini yang seharusnya sudah menjadi hal yang sangat jelas dalam kebijakan publik dan masyarakat telah memastikan bahwa selain mendapatkan imunitas tubuh yang menantang virus COVID-19, vaksinasi juga menjadi instrumen kebebasan dari sistem lock-down yang telah membuat banyak masyarakat telah jenuh dengan kondisi pandemik ini selama hampir dua tahun. Namun kepastian harapan  yang tidak pasti ini, antara ilusi atau imajinasi akan membuat banyak orang memilih untuk mengambil posisi apatis. Bahkan kampanye politik pemerintah bahwa jika populasi Timor-Leste dengan 70% telah mendapatkan vaksin maka pemerintah akan me-normalisasi situasi dan menghentikan politik kebijakan state emergency akan ditanggapi masyarakat dengan pandangan eskeptisme.

Dengan fakta yang ada, kebijakan politik yang sama-samar ini bahkan akan merugikan ambisi pemerintah sendiri, hal ini dapat membatalkan cita-cita pemerintah akan kampanye vaksinasi yang akan bermetofora, menjadi sebuah skeptis dan anti-program vaksin. Toh masyarakat yang mungkin mengambil resiko, atau awalnya enggan untuk di vaksin, karena ada faktor lainnya, misalkan motivasi vaksin itu bukan hanya semata menambah imunitas tetapi juga menjadi kartu kebebasan, ha ini akan mengubah pikiran masyarakat untuk di vaksin, khususnya bagi yang sudah menerima vaksin dosis pertama dan masyarakat yang belum menerima sama sekali.

Pemerintah perlu menyadari bahwa  kepastian kebijakan itu sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik (public trust) oleh karena itu, pemerintah harus mengabaikan berbagai retorika politik yang juga memiliki konsikuensia negatif. Hal ini sudah terjadi, seperti beberapa maneuver politik sebelumnya sekitar janji-janji subsidi, kompensasi (dana pemerintah) untuk efek samping vaksin, dan kebijakan lainnya yang hanya diungkapkan sebagai statement politik belaka. Selanjutnya, perdebatan, beda pendapat, pro dan kontra dalam kebijakan politik itu lumrah, namun perlu adanya kebijakan yang solid, khususnya kalau kita melihat iklim politik di negara lain seperti Amerika Serikat(AS) yang hanya memiliki dua partai utama, Partai Demokrat dan Partai Republik, walaupun berselisih tetapi  konsisten, mengambil posisi yang jelas didalam pemerintahan.

Singkat cerita, sejalan dengan negara kita tercinta Timor Leste, melihat situasi politik yang tidak solid dan tidak ada ketidakpastian yang jelas, hal ini terlihat begitu menghancurkan masa depan harapan konstituen, khususnya ita-cita membasi pademik bersama-sama akan runtuh. Dalam konteks negara, sistem politik pemerintahan Timor-Leste secara periodik selama tiga tahun sejak 2019 sampai sekarang, belum ada perubahan yang secara signifikan, bahkan visi kebijakan politik yang diadopsi kedalam kebijakan nasional masih terselubung dengan abstraksi maneuver politik, kepentingan partai politik, yang mana hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat diabaikan, hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak konkrit, bertentangan dengan moto negara “aksi, persatuan dan kemajuan” (Ação, Unidade e Progresso).

Dengan demikian, aktor Negara telah mencoba untuk mementingkan diri sendiri dengan maneuver politik yang bersifat retorika, tidak konsisten dan juga menciptakan apatisme bagi masyarakat tentang kebijakan yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat, hal ini berubah menjadi kepuasan kelompok kepentingan tertentu. Lantas, menanggapi isu politik tentang program pemerintah atas penanggulangan penyakit pademik ini dinilai sebagai” Imajinasi dalam bayang-bayang retorika “onani Politik” oleh para kelompok yang mengedepankan agenda kepentingan paria politiknya saja.

Autor: Celso da Fonseca, Basilio Madeira dan Ilidio Nelson Belarmino

Published by Celso Da Fonseca

I'm just a dreamer who enjoys my freedom. Freethinker, free writer, and free dream.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: